Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata: Studi Di Desa Ngadirojo, Kabupaten Ponorogo

Abstract

Pembagian harta waris merupakan bidang hukum perdata yang menuntut perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi keluarga yang ditinggalkan pewaris apabila tidak dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Indonesia menganut pluralisme hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang masing-masing dapat berlaku bagi masyarakat sesuai dengan golongan penduduk dan pilihan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta waris pada masyarakat Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembagian harta waris menurut hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngadirojo masih cenderung mempertahankan pembagian warisan secara hukum adat dan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan KUHPerdata, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Ditemukan pula tiga faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut, yaitu faktor kebiasaan atau adat istiadat, faktor keterbatasan pemahaman keagamaan, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan formal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sekaligus tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.