Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung
DOI:
https://doi.org/10.53611/8xzhvm63Abstract
Implementasi good governance merupakan bagian dari tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Good governcane memiliki prinsip – prinsip yakni prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip aturan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip – prinsip good governance dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip – prinsip good governance dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada yang belum maksimal. Hal – hal yang dapat mendorong terciptanya good governance yakni prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan Desa Sorongan, prinsip partisipasi oleh masyarakat Desa Sorongan serta prinsip aturan hukum yang harus ditegakkan oleh aparat yang berlaku dan ketaatan akan hukum oleh pemerintah Desa Sorongan.
Downloads
References
Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Ahmad, Badu. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Andi Offset, Makassar.
Amin Widjaja Tunggal. (2012). Internal Auditing, Edisi Lima. Yogyakarta: BPF
Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Mimbar, Vol. 28, No. 2, 201-209.
Ganie-Rochman, Meuthia.2000. Artikel “Good Governance : Prinsip,
Komponen dan Penerapannya”, dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.
Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
Kencana, Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jaka Permana (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Silatene Sosial & Humaniora is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.